Fakultas Hukum melaksanakan kegiatan KKL Semarang- Bali 10-14 Juli 2024. KKL pada kali ini mengunjungi DPRD Badung , Kejaksaan Tinggi Bali dan Desa Adat Panglipuran. Rombongan di pimpin oleh Dekan Dr Mastur, SH, MH berserta DPL dan Mahasiswa FH Unwahas. Semarang. Tujuan KKL menambah wawasan mahasiswa antara teori dan praktek di lapangan sesuai dengan keilmuan, serta menambab pengetahuan di luar lingkungan kampus sehingga dapat membandingkan antara materi teoritis yang ia dapat di bangku kuliah dengan keadaan nyata dunia kerja ujar Mastur.
Ruang PAripurna DPRD Badung
Ketua Komisi III DPRD Badung Wayan Sandra menerima Dekan, Dosen dan 105 orang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (FH Unwahas) Semarang, dalam rangka program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 11 Juli 2024. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Badung Wayan Sandra didampingi Kabag Perundang-Undangan, Anak Agung Raka Arnawa dan Perancang Perundang-Undangan I Gusti Made Putra Kencana menyampaikan, bahwa Kabupaten Badung terdiri atas enam Kecamatan, yakni Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang. Disebutkan, Badung Selatan berada pada sektor pariwisata dan Badung Tengah ekonomi serta perkantoran. Sementara itu, lanjutnya Badung Utara bertumpu pada sektor pertanian.
“Pendapatan utama Badung itu dari sektor pariwisata dan budaya, yang kami junjung adalah keramah-tamahan dan toleransi penduduk. Kami 10 tahun ini memiliki Bupati yang sangat toleransi, bukan hanya pura, masjid dan gereja pun diberi bantuan renovasi,” terangnya. Soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wayan Sandra mengungkapkan, bahwa PAD Badung 2024 dirancang Rp 7,2 trilyun lebih. Sedangkan, emerintah Kabupaten Badung merancang APBD Rp 10,5 trilyun lebih, pada tahun 2025. Untuk itu, sebagian besar pendapatan Pemerintah Kabupaten Badung dikucurkan demi kesejahteraan masyarakat. “Langkah-langkah yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakatnya, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan daerah pertanian gratis. Pendidikan gratis, termasuk juga diberikan seragam dan laptop gratis untuk siswa SD. Biaya kesehatan masyarakat ditanggung penuh oleh pemerintah. Langkah-langkah inilah yang dilakukan Pemkab Badung untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Kejaksaan Tinggi Bali
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahads) Dr. Mastur, S.H., M.H., selaku Ketua Rombongan mengucapkan banyak terima kasih kepada DPRD Badung yang sudah menerima dengan sangat baik dalam rangka kegiatan KKL ini. Pemerintahan Kabupaten Badung sangat menarik untuk dikunjungi. Sebab, Pemkab Badung terkenal dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling besar dari semua kabupaten/kota di Bali. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari campur tangan anggota Dewan dalam fungsi pengawasan dan budgeting. “Oleh karena itu, kami ingin tahu, yang selama ini hanya belajar teori, bagaimana pembuatan perdanya karena Bali sangat menjunjung tinggi kearifan lokal yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya. (humas FH)
Desa Adat Panglipuran Bali
