Berita Fakultas

Dosen Fh Unwahas Jadi Narasumber Pendidikan Politik Jawa Tengah
18 September 2019

Seluruh perwakilan pengurus dan anggota Perhimpunan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) se-Jawa Tengah diberikan pembekalan ilmu dalam kegiatan dialog Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik bagi Masyarakat Provinsi Jateng, bertemakan “Komunikasi Politik Yang Efektif Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” yang diselenggarakan di Grand Wahid Hotel Salatiga, pada (12-13/9/2019).

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Achmad Rofai menjelaskan, bahwa bicara politik dan demokrasi itu adalah dua hal yang terpisah. Dijelaskan mantan Pejabat Sementara Walikota Salatiga dan Tegal itu, proses demokrasi dilaksanakan oleh pemerintah dan pendidikan politik itu untuk masyarakat. Akan tetapi secara keseluruhan berbicara politik bukan hanya pada pemilihan umum (Pemilu). Menurutnya, pendidikan politik bagi masyarakat dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

“Ini yang harus dipahami. Karena pendidikan politik itu dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada semua tatanan. Baik mulai tingkat desa/kelurahan/kecamatan ataupun pada tingkatan kabupaten/kota, dan lainnya,” kata Achmad Rofai, usai membuka acara yang digelar bekerjasama dengan GMPK Jateng itu.

Rofai juga menyebutkan, terkait dengan pengawasan program pemerintah khususnya masalah korupsi, masyarakat harus melakukannya. Karena menurutnya dengan begitu aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum (APH) tidak akan melakukan korupsi. Disebutkannya, pengawasan itu terbagi dalam dua yaitu pengawasan internal dan eksternal.

“Pengawasan eksternal itu masyarakat dapat ikut ambil bagian. Sehingga masyarakat dapat mengkritisi akan kinerja pemerintah, apakah sudah sesuai dengan regulasi ataukah belum. Dengan begitu, pemerintah tidak bisa menutup diri terhadap pengawasan masyarakat. Semua harus transparan,” sebutnya.

Terpisah, Sekretaris Kegiatan dari panitia internal, Okky Andaniswari, menyebutkan, kegiatan pendidikan politik tersebut merupakan bentuk kemitraan GMPK di Jateng dengan Badan Kesbangpol Provinsi Jateng. Melalui agenda itu, ia berharap, GMPK di Jateng ini dapat ikut menjadi pengawas akan kinerja pemerintah, baik itu pemerintah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

“Kami juga sangat mendukung KPK maupun aparat penegak hukum lain untuk tetap menjalankan programnya demi memberantas korupsi,” kata Okky, yang juga Sekretaris DPD GMPK Kota Semarang ini.

Terkait pendidikan politik tersebut, lanjutnya, diisi empat narasumber. Diantaranya membahas materi, pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam Komunikasi Politik disampaikan Badan Kesbangpol Kota Salatiga. Kemudian materi lanjutan, tentang penguatan demokrasi berbasis budaya dan etika disampaikan disampaikan Dr. Bahrul Fawaid, Msi (Dosen FH Unwahas). Selanjutnya, money politik dalam perspektif semokrasi Pancasila disampaikan Andi Arham (Bendahara Umum DPP GMPK). Terakhir materi komunikasi politik yang efektif untuk partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 disampaikan Andi K Manda (Kepala Biro Administrasi DPP GMPK).

sumber http://faster.id/bos-pt-asli-motor-klaten-dipaksa-buat-surat-pernyataan-jual-aset/ 


Image placeholder
by. Humas FH
Rabu,2019-09-18